HDKD 2021 Jadi Momentum Kanwil Kemenkumham Riau Dekatkan Diri Dengan Insan Pers

PEKANBARUNEWS - Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau dikenal juga sebagai hari jadi Kementerian Hukum dan HAM yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober, dimanfaatkan Kanwil Kemenkumham Riau sebagai ajang silaturrahmi dengan awak media yang ada di Pekanbaru, Sabtu (30/10).

Kehadiran media baik cetak, televisi maupun online dianggap penting keberadaannya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya informasi terkait Kanwil Kemenkumham Riau.

Dipandu Maulidi Hilal, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau, dengan kegiatan ini diharapkan nantinya media mampu menyampaikan informasi yang benar dan akurat agar tidak menimbulkan kebingungan ataupun fitnah di tengah-tengah masyarakat.

“Sampai saat ini sudah ada enam satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB. Dan di Tahun 2021 ini, ada 22 satuan kerja yang sedang berproses dalam penilaian WBK/WBBM tersebut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media agar banyak lagi satker Kanwil Riau yang memperoleh predikat membanggakan dari Kemenpan-RB tersebut,” kata Pujo.

Sementara itu, Ahmad S. Udi, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Riau, menjadi perwakilan pembicara dari insan pers yang hadir menyampaikan dukungan penuh media dalam tahapan WBK/WBBM yang sedang dilaksanakan jajaran Kanwil Kemenkumham Riau.

Ahmad menerangkan bahwa dalam etika jurnalis ada namanya hak embargo. Dia mencontohkan, ketika ada suatu persoalan di suatu satker Kumham, kemudian ada wartawan yang ingin konfirmasi, narasumber punya hak untuk embargo.

“Embargo artinya menunda pemberitaan, dan wartawan wajib melayani, sampai narasumber memiliki info yang valid. Silahkan gunakan hak embargo anda,” jelas Ahmad sambil tersenyum.

Kalau wartawan memaksa menerbitkan berita, pihak narasumber bisa melakukan somasi atau mempermasalahkan hal tersebut.

“Kami (media) sebagai mitra juga ingin menjadi bagian dari proses transformasi instansi pemerintah menjadi lebih baik. Dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik, Insya Allah semuanya bisa,” ucapnya.

Tambahnya lagi, dukungan tersebut dapat diberikan dengan pemberitaan media yang berimbang dan sesuai fakta, mohon diinformasikan terkait pelayanan prima yang kami laksanakan dan terkait adanya berita negative, diharapkam dapat dikonfirmasi terlebih kepada kami sebelum sampai kepada masyarakat. 

“Sekali saja ada berita jelek, kalau itu benar kami yang jelek, kami terima. Tapi kalau itu (berita jelek) cuma diamsusikan, hanya opini, baru dengar-dengar, jangan dulu (diekspos) ya. Tolong dikonfirmasi atau klarifikasi dulu ke kami,” harap Pujo.

Artinya gini, proses pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM tersebut dilakukan melalui proses yang panjang dan sulit serta penuh perjuangan dan keseriusan juga.

Jadi, jangan karena satu berita negatif yang belum tentu kebenarannya, usaha yang penuh pengorbanan selama ini menjadi sia-sia, jelasnya.

“Kami gak bisa berjuang sendiri. Butuh dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan semua. Kami juga membutuhkan rekan-rekan media dalam mengawasi tugas kami di lapas/rutan, kantor imigrasi, rupbasan dan bapas, juga Kanwil Kemenkumham Riau,” sebutnya lagi.

Sementara itu, Ahmad S. Udi, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Riau, menjadi perwakilan pembicara dari insan pers yang hadir menyampaikan dukungan penuh media dalam tahapan WBK/WBBM yang sedang dilaksanakan jajaran Kanwil Kemenkumham Riau.

Ahmad menerangkan bahwa dalam etika jurnalis ada namanya hak embargo. Dia mencontohkan, ketika ada suatu persoalan di suatu satker Kumham, kemudian ada wartawan yang ingin konfirmasi, narasumber punya hak untuk embargo.

“Embargo artinya menunda pemberitaan, dan wartawan wajib melayani, sampai narasumber memiliki info yang valid. Silahkan gunakan hak embargo anda,” jelas Ahmad sambil tersenyum.

Kalau wartawan memaksa menerbitkan berita, pihak narasumber bisa melakukan somasi atau mempermasalahkan hal tersebut.

“Kami (media) sebagai mitra juga ingin menjadi bagian dari proses transformasi instansi pemerintah menjadi lebih baik. Dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik, Insya Allah semuanya bisa,” ucapnya.

Ahmad menjelaskan lagi bahwa tidak semua yang memiliki kartu pers dan media, semerta-merta harus dilayani untuk diberikan keterangan.

"Wartawan itu ada sertifikasinya. Harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Sehingga dengan itu mereka punya tingkatan-tingkatan. Wartawan Muda, Madya dan Utama. Oleh sebab itu harus selektif pula memilih media sebagai mitra," ujar Ahmad.

Kebebasan pers tidak boleh kemudian tanpa aturan, makanya adanya Dewan Pers yang diharapkan mampu mengawasi kinerja para awak media.

“Kalau bapak/ibu (narasumber) tidak nyaman dengan wartawan yang dianggap tidak ada etika, kemudian beritanya tidak akurat. Boleh (wartawannya) tidak dilayani dan tak ada masalah. Bukan berarti kita tidak menghormati Undang-Undang Kebebasan Pers, karena semua tetap ada aturannya,” katanya.

Sebelumnya Ahmad S. Udi juga memperkenalkan insan pers yang hadir dalam silaturrahmi ini, yaitu Amril Jambak (Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Riau), Masykur (mewakili Serikat Perusahaan Pers Riau), Novrizon Burman (Ketua Serikat Media Siber Indonesia Wilayah Riau), Widiarso (Pengurus Pewarta Foto Riau), para pemimpin redaksi, serta awak media lainnya.

Sementara dari pihak Kemenkumham Riau, kegiatan diikuti juga oleh para Kepala Divisi, Kepala UPT, serta Kepala Bagian Program dan Humas bersama jajaran kehumasan.