Soal Blok Rokan, berbagai elemen masyarakat Riau mulai bereaksi

PEKANBARUNEWS - Sebagaimana berakhirnya kontrak bagi hasil (PSC) PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan pada 8 Agustus ini, persoalan pengelolaan Blok Rokan yang rencananya dikelola bersama oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Riau nyatanya belum juga selesai, malah menimbulkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat Riau. 

Berdasarkan liputan di lokasi, bahwa siang tadi ba’da jum’at rencana Aksi sejumlah elemen masyarakat di Pekanbaru yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa Riau tersebut rencananya akan digelar di dua titik, pertama didepan Kantor Gubernur dan yang kedua didepan Kediaman Gubernur Riau Jl. Diponegoro Pekanbaru pada 6 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib.

hal ini turut mengundang reaksi dari sejumlah Penggawa Adat Melayu Riau saat ditemui dikediaman Gubernur Riau.

Adapun tuntutan dari Aksi Mimbar Bebas tersebut bahwa :Status Kota Dumai dalam kegiatan usaha Migas.Desakan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan terkait KEPMEN 214 tahun 2020 yang tidak sesuai dengan UU NO 22 tahun 2001 ke Menteri ESDM Meminta kepastian tentang persiapan Hak khusus wilayah kerja dalam usaha Migas. 

Menyikapi hal ini Panglima Tinggi Penggawa Melayu Riau Afrizal Anjo mengatakan bahwa kami datang dengan beberapa Panglima Penggawa dengan beberapa satuan khusus yang berkisar 50 orang ke kediaman Gubernur Riau ini adalah dalam rangka menjaga marwah agar tidak terjadi penghinaan untuk yang kedua kalinya kepada Pemimpin Negeri yaitu Gubernur Riau selaku Datuk Seri Amanah.

Dalam kesempatan tersebut Datuk Herman Yahya Domo juga menyampaikan bahwa kelompok masyarakat yang rencananya akan menggelar aksi tersebut mempersilahkan menyampaikan aspirasi, namun tentunya dengan cara yang elok, santun dan bermarwah